Jokowi Siap 'Kuliahi' Anggota DPRD Soal KJS

 Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo siap memberikan penjelasan ke DPRD DKI Jakarta, terkait rencana 16 rumah sakit yang memutuskan akan mundur dari program Kartu Jakarta Sehat.

"Ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kita jelasin INA CBGs itu apa ya dijelasin. Mungkin ada yang belum tahu kenapa ada 16 RS itu ada keinginan (keluar dari KJS) meskipun tidak jadi, ya dijelasin. Dijelasin semualah," katanya ditemui di Gedung Balaikota DKI, Senin (27/5/2013).

Seperti diketahui, kabar 16 rumah sakit yang akan mundur dari program KJS, kembali menimbulkan kekisruhan dalam program unggulan Jokowi-Ahok itu. Bahkan, DPRD hingga berencana untuk menggalang hak interpelasi.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu menjelaskan, yang seharusnya dibenahi bukan sistem pembayaran KJS, karena biaya tersebut harus sama di setiap rumah sakit. Namun yang dibenahi adalah sistem biaya operasional yang diterapkan oleh rumah sakit (RS).

"Begini loh, tarif pelayanan penyakit di rumah sakit berbeda-beda. Misalnya cuci darah ada yang Rp 2 juta, ada yang Rp 600 ribu. Mana yang benar? Mustinya kan semuanya harus sama. Kemudian tindakan medis, sakit perut, ada yang diputusin dioperasi, ada yang dengan obat. Sistem itu yang diperbaiki," jelasnya.

Rencananya hari ini, Komisi E DPRD DKI dan Jokowi akan mengelar pertemuan untuk membahas kisruh KJS yang terjadi selama ini. Rencananya, selain komisi E dan Jokowi, rapat juga akan dihadiri Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan antara Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta, anggota DPRD mempertanyakan langkah Pemprov DKI menerapkan pola pembayaran pengobatan melalui sistem Indonesia Case Basic Group's (INA-CBG's) dalam program KJS.

Dalam rapat gelar pendapat yang digelar di Gedung DPRD, dewan pun mempertanyakan alasan Dinas Kesehatan menerapkan INA-CBG's. Bahkan tak sedikit dari mereka yang tidak mengerti dengan INA-CBG's.

Sebelumnya, ke 16 rumah sakit (RS) swasta yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan tarif yang terdapat dalam sistem INA CBGs. Oleh karenanya, DPRD ingin menunggu hasil penyesuaian tarif dapat diselesaikan oleh pihak Dinkes, Kemenkes dan Tim pengawas.
Sumber:inilah.com