Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung membuat gebrakan. Kedua orang itu langsung tancap gas untuk membenahi birokrasi dan persoalan Jakarta.
Untuk memuluskan gebrakannya itu, baik Jokowi dan Ahok tidak segan-segan tegas. Siapa yang melanggar dan tidak mengikuti perintahnya akan dipecat.
"Saya ini kalau berbicara sederhana saja, tapi segera dijalankan. Setelah saya perintahkan nanti cek lagi dua minggu seperti apa," kata Jokowi.
Ancaman itu tidak main-main. Ancaman pemecatan juga berlaku bagi semua PNS DKI. Malas melayani warga Jakarta, siap-siap saja dipecat Jokowi-Ahok.
Siapa saja pejabat DKI yang terancam dipecat Jokowi-Ahok:
1. Ancam pejabat Inspektorat DKI
Saat melakukan kunjungan di ruang Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Ahok langsung bersuara lantang. Saat itu Ahok didampingi Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Franky Mangatas Pandjaitan. Kunjungan Ahok itu dilakukan setelah dua hari dilantik menjadi wagub.Waktu itu Ahok mengatakan, fungsi Inspektorat di Pemprov sangat penting. Ahok mengancam, jika pejabat Inspektorat ada yang melakukan korupsi, maka akan dipecat.
"Dulu kalau saya nyari Inspektorat yang pintar maling dan mau pensiun. Kalau macam-macam saya sikat dulu, saya pecat," kata Ahok di Balai Kota beberapa waktu lalu.
Ahok mewanti-wanti inspektorat di DKI jangan sampai menerima suap. Jika ada yang berani, maka Ahok tidak segan-segan memecatnya.
2. Ancam pejabat dinas tenaga kerja
Saat menerima puluhan perwakilan buruh beberapa waktu lalu di Balai Kota, Ahok juga kembali bersuara keras. Waktu itu Ahok meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serius menangani masalah perburuhan.Ahok waktu itu mengancam jika ada bawahannya memberikan laporan bohong soal buruh, maka akan dipecat. Ancaman ini juga diutarakan dengan mimik serius.
"Kalau berani bohong saya akan pecat Pak," kata Ahok sambil menatap pejabat dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.
Buruh bertemu dengan Ahok waktu itu menuntut upah minimum provinsi (UMP). Buruh juga mendesak kepada Pemprov DKI agar menghapus outsourcing di Jakarta.
3. Ancam pecat PNS malas
Ahok juga menyentil pegawai negeri sipil yang ogah-ogahan bekerja. Ahok mencontohkan hal kecil seperti fotokopi."PNS mohon maaf ya, untuk hal-hal kecil tidak mau kerja. Untuk fotokopi pun harus panggil office boy, pakai outsourcing, enggak bisa. Mental pegawai kayak gitu, kita coret saja," kata Ahok saat memberikan arahan dengan Pegawai Pemprov DKI Jakarta di Kantor Balai Kota dua pekan lalu.
Ahok kembali menegaskan, jika dia menemukan ada PNS DKI yang bersikap seperti itu maka akan dipecat. "Suruh pindah kabupaten atau provinsi lain. Fotokopi apa susahnya sih," ujar dia.
Apalagi saat ini gaji PNS DKI sudah tidak kalah dengan gaji pegawai swasta. "Jadi kalau mental kerjanya kayak raja semua, pakai office boy, pakai outsourcing lebih baik kita kasih sanksi, kita keluarkan," ujar Basuki.
Mendengar omelan Basuki, beberapa pegawai Pemprov hanya menganggukkan kepalanya. Sebagian lagi terdiam. "Suka tidak suka sekarang saya menjadi pembina bapak ibu, dikasih Korpri, suka enggak suka," kata Basuki.
Sentilan Basuki ini direkam oleh Humas Pemprov DKI Jakarta dan diunggah ke Youtube sejak kemarin. Saat memberikan arahan itu, Basuki ditemani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Budiastuti.
4. Ancam pecat Satpol PP arogan
Kali ini yang bersikap tegas adalah Jokowi. Ketegasan Jokowi diberlakukan kepada Satpol PP yang bertindak kasar kepada pedagang.Jokowi tak segan-segan akan memecat Satpol PP jika ada yang bertindak brutal atau kasar kepada pedagang. "Kalau saya pesan, masih jelas sanksinya, tegas, copot," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Satpol PP di Monas.
Jokowi meminta Satpol PP tidak menggunakan kekerasan dalam menertibkan pedagang. Dialog harus lebih diutamakan ketimbang menggunakan cara kekerasan.
"Tetapi pada suatu titik kita harus bisa tegas tapi tidak berarti kasar. Tegas itu enggak boleh kasar dan gebukin," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar petugas Satpol PP tidak mudah menggunakan senjata yang dimilikinya dalam bertugas.
5. Ancam pecat camat
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan camat di Jakarta untuk segera membenahi pelayanan di Kecamatan dengan baik. Jika dalam waktu sebulan tidak ada perbaikan, Jokowi akan bersikap tegas."Kalau tidak mau berubah ya saya tinggal. Ya diganti, ya dicopot, mau gimana lagi," kata Jokowi usai rapat dengan camat dan lurah di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/10).
Dalam rapat itu, Jokowi memberikan pengarahan kepada camat dan lurah. Pengarahan itu berlangsung sekitar 30 menit lebih dan dimulai sejak pukul 11.00 WIB siang tadi.
"Saya beri pengarahan yang simpel-simpel saja. Dalam dua minggu dan sebulan seperti apa untuk pelayanan, meja depannya, sofanya, antreannya seperti apa, saya cek dulu," ujar Jokowi.
Dalam sebulan itu, Jokowi akan melihat apakah perintahnya sudah dilaksanakan atau belum. "Sehingga betul-betul tata ruang dan kelola harus berubah. Ada kenyamanan di ruang tunggu. Ini yang mau saya benahi," kata Jokowi.
6. Ancam pecat lurah
Sama halnya dengan camat. Soal pelayanan di kelurahan juga sama. Jokowi akan bertindak tegas jika tidak ada perubahan pelayanan."Kalau tidak mau berubah ya saya tinggal. Ya diganti, ya dicopot, mau gimana lagi," kata Jokowi.
Dalam sebulan itu, Jokowi akan melihat apakah perintahnya sudah dilaksanakan atau belum. "Sehingga betul-betul tata ruang dan kelola harus berubah. Ada kenyamanan di ruang tunggu. Ini yang mau saya benahi," kata Jokowi.
0 comment:
Post a Comment